BERITA TERKINI DPRD KABUPATEN NGANJUK

Posted on 13 Januari 2020 by Admin

RAPAT KERJA KOMISI IV TERKAIT PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

NGANJUK - Banyaknya program-program pengentasan kemiskinan yang diluncurkan oleh pemerintah daerah membuat para anggota dewan penasaran seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari program yang banyak tersebut. Apakah positif, stagnan atau bahkan negatif. Apalagi banyak sekali yang tidak sesuai sasaran. Dan menolak papan label bahwa mereka adalah penerima bantuan dari program-program tersebut. Untuk itulah, anggota komisi IV mengundang dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Nganjuk.

Meski sangat molor dari waktu yang ditentukan, karena kepala dinasnya masih mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Pemda, secara umum rapat yang dibuka oleh Ketua Komisi IV didampingi anggota berlangsung cukup lancar. Banyak sekali informasi-informasi dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para anggota dewan akhirnya mendapatkan konfirmasi dari dinas.

Pertanyaan pertama datang dari Politisi PPP, Moh. Imron, S.Pd.I. Beliau menanyakan mengenai gambaran mengenai klasifikasi orang-orang miskin. Yang mana secara garis besar terbagi menjadi 2 yakni miskin karena fisik (lemah/dhuafa) dan yang lainnya adalah miskin yang masih usia produktif/miskin secara ekonomi. Selanjutnya Beliau juga menanyakan mengenai cara memilah penerima bantuan dari pemerintah. Mana yang menjadi prioritas. Terakhir dampak dari banyaknya program kemiskinan yang diberikan (bisa survive sehingga naik tingkat atau berkurang apa semakin banyak yang mengaku miskin.

Pertanyaan selanjutnya berasal dari Politisi PKS. Moh. Shoberi, S. Pd.I.”Isu PKH sangat menarik untuk dibahas. Usul saya untuk menghindari fitnah alangkah lebih eloknya dipublish siapa saja penerima bantuan tersebut, karena selama ini kucing-kucingan. Kedua, pengoptimalan peran pendamping untuk upgrade data. Karena tidak selamanya orang miskin tetap miskin. Jika ditanya data darimana maka pasti akan dijawab ini data dari pemerintah pusat yakni kementerian. Padahal tidak mungkin kementerian dapat data jika tidak ada data yang dikirimkan dari pemerintah daerah. Karena bagaimanapun juga pendamping juga menerima insentif yang tidak sedikit,” ujar Shoberi.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Dinsos dan PPPA menyatakan bahwa dalam program pengentasan kemiskinan ada tiga target yakni pemenuhan kebutuhan/kecukupan pangan yang ditangani oleh Dinsos dan PPPA, bidang kesehatan ditangani oleh dinkes dan terkahir pendidikan ditangani oleh Dinas Pendidikan.

“Semua data ada di DKS. Saya hanya bisa berbicara terkait dengan kebutuhan pangan. Karena itu yang kami tangani. Bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui KPM sebanyak 59.770 yang ditangani oleh PKH dan sisanya sekitar 20rb ditangani PKSA. Untuk validasi data kami minta bantuan para kades untuk membantu para pendamping untuk mengolah data. Dan bagi masyarakat yang tidak bersedia dikasih pagar/label sebagai bukti bahwa mereka menerima bantuan akan kami graduasi/evaluasi. Minimal tiga bulan sekali kami melakukan evaluasi data,” Jelas Nathan.

“Sebagai informasi tahun 2019 kemarin ada sekitar 30 orang yang kami ganti. Penerima bantuan merata di sleuruh Kabupaten Nganjuk. Kami tidak bertugas memetakan siapa saja yang menerima bantuan. Ini merupakan kerjasama dari desa juga. Sementara untuk peluncuran kartu-kartu dampak yang bisa kami sampaikan adalah berubah-ubah tergantung kondisi. Tidak bisa dikatakan stagnan. Oleh karena kemiskinan tidak bisa diberantas secara langsung. Karena kemiskinan sendiri terjadi karena banyak faktor,” imbuhnya.

“Kendala di lapangan yang sampai ke kami adalah ada beberapa KPM yang rumahnya bagus tapi mendapatkan bantuan PKH. Dan setelah dicek ternyata dibuatkan anaknya dan sehari-hari bekerja sebagai buruh tani. Tentu ada klaster-klaster yang kami jadikan patokan apakah orang tersebut berhak menerima bantuan atau tidak. Misalnya saja klaster 1 dan 2 maka berhak mendapatkan semua bantuan dari 3 bidang (KIP, KIS, dan BPNT) sedangkan klaster 3 dan 4 mendapatkan sebagian (KIS, KIP, atau BPNT saja atau dua bantuan,” terang Nathan lagi.

“Untuk Klaster 1 dan 2 diantara indikatornya adalah tidak memiliki pekerjaan tetap, rumah kurang mencukupi, punya pekerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sementara untuk klaster 3 dan 4 diantaranya punya pekerjaan tetap dan tercukupi kebutuhan pangannya tapi kebutuhan pendidikan dan kesehatan kurang,” Jelas Nathan menjawab pertanyaan Lilik Sulistyowati, S.E

Sementara itu, pertanyaan soal Kartu Nganjuk Mandiri yang dikhususkan untuk para lansia datang dari Politisi Partai Gerindra, Dia Putri Aruma, S. Pd. Beliau juga mengusulkan agar Pemerintah daerah juga member perhatian untuk wilayah pesisir/lereng gunung yang jauh dari jangkauan.

Menanggapi Dia Putri Aruma, S.Pd, Nathan menyatakan bahwa memang untuk mengentaskan kemiskinan butuh bantuan smeua pihak tak terkecuali anggota legislatif dan untuk kartu Nganjuk Mandiri khusus lansia ada sekitar 2224 yang diusulkan dan baru terealisasi 1702 orang dengan syarat usia di atas 60 tahun. Dan target kami paling tidak ada 10 lansia/desa yang bisa masuk ke data. Sementara ini baru 7 org/desa.

Terkait dengan double anggaran yang ditanyakan oleh Imron, Nathan menjelaskan bahwa tidak ada double anggaran. Karena sasarannya sudah berbeda. Untuk data DTKS per Juli 2019 sekitar 162.541 rumah tangga dan 15.141 ART. Yang dapat bantuan baru 70 ribuan orang. Jadi masih ada separo yang belum tersentuh. Untuk tahun ini ada sekitar 5 ribuan orang yang akan tergraduasi.

Terakhir Politisi Partai Golkar meminta kepada dinas agar saling berkoordinasi dengan dewan. “Pada intinya semua program baik tidak ada yang tidak baik. Karena bagaimanapun ini masalah kita bersama. Coba 14 indikator itu diterapkan pasti masalah kemiskinan yang tidak tepat sasaran ini bisa teratasi. Ayo sama-sama divalidasi lagi. Jangan sampai Pengangguran teratasi tapi kemiskinan bertambah dengan adanya KIN yang digagas oleh Bupati,” terang Karyo.

Menambahkan masukan dari Karyo, Imron juga meminta agar pihak pemda khususnya dinas mengusulkan admin khusus yang akan mengurusi masalah validasi data. Jangan sampai sudah meninggal tapi tetap menerima bantuan. Jadi biarkan admin di desa-desa itu bekerja untuk kegiatan desa. Tidak double data. Dan tugas admin baru ini tidak hanya validasi data baru tapi juga data lama. Seringkali yang lama tidak diapa-apakan. Maka kita tidak akan pernah tahu berapa indeks kemiskinan di Nganjuk jika seperti itu. Kemiskinan di Nganjuk akan tetap ada. (Tim)

kembali ke [MENU BERITA]

Galeri Foto

Lokasi Kami

Hubungi Kami

Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk

Alamat: Jl. Gatot Subroto Nganjuk
Telephone: +62358-323495
Fax: +62358-327183