BERITA TERKINI DPRD KABUPATEN NGANJUK

Posted on 3 Januari 2020 by Admin

RAPAT KERJA KOMISI I TERKAIT PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN ASN

NGANJUK - Di Akhir tahun 2019, para anggota dewan sempat dibuat syok dengan adanya pelantikan sejumlah pejabat eselon II di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Nganjuk. Bagaimana tidak? Di penghujung tahun di saat semua bersiap untuk mempersiapkan agenda untuk akhir tahun dan menyambut tahun baru 2020 bersama keluarga dan handai taulan serta sahabat, para anggota legislatif dikejutkan dengan mutasi sejumlah pejabat yang dinilai syarat kepentingan.

Apalagi banyak sekali wartawan media massa yang menanyakan ke anggota dewan terkait kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Nganjuk tersebut. Khususnya ke komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk. Guna mendapatkan informasi lebih detail, komisi I mengagendakan rapat kerja dengan Sekda, Ka. Inspektorat, Asisten Pemerintahan dan Kesra, dan Ka. BKD Kabupaten Nganjuk.

Sesuai dengan rencana kerja DPRD Kabupaten Nganjuk, rapat kerja dilaksanakan pada Hari Jum’at (3/1) di Ruang Komisi I Lantai II Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk. Dalam kesempatan tersebut, anggota komisi I hanya separo yang hadir karena ada keperluan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Sementara dari eksekutif yang berhalangan hadir adalah Plt. Sekda, Nur Solekan, M. Si yang baru dilantik pada akhir tahun lalu.

Dalam pembukaannya, Mashudi, S.H selaku ketua Komisi I ingin mengetahui kronologis mutasi pada akhir tahun yang lalu dan beberapa permasalahan lain yang terkait dengan ASN. Mashudi juga menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi di tingkat bawah khususnya yang terkait dengan sekdes PNS yang ditarik ke kecamatan.

Kesempatan pertama diberikan kepada Kepala BKD. Dalam paparannya, pria berkacamata ini menyampaikan bahwa untuk proses kenaikan pangkat sebut saja salah satunya jika eselon IV akan naik pangkat maka akan diadakan uji kompetensi . sebagaimana UU No 5 Tahun 2014 jika uji kompetensi tinggi sementara pangkat rendah maka bisa dinaikkan. Di Nganjuk kami berusaha menghindari itu.

“Ke depan kami berencana mengadakan uji kompetensi di Nganjuk sendiri. Kami berharap lab uji kompetensi bisa segera selesai pembangunannya sehingga tidak dilakukan di Propinsi lagi. Uji kompetensi juga berlaku untuk mereka yang menjadi ASN meski berasal dari daerah luar Nganjuk,” ujar Sopingi.  

“Saat ini indeks profesionalitas ASN Kabupaten Nganjuk sudah mengalami peningkatan. Yang mana pada tahun sebelumnya ada di daftar rendah, sekarang sudah menduduki golongan sedang. Dan ini merupakan penilaian dari BKN. Target tahun 2023 ada di posisi tinggi. Sementara untuk mutasi akhir tahun lalu, menurut kami itu adalah mutasi biasa karena tidak ada perubahan pangkat hanya mutasi dari satu jabatan ke jabatan yang lain bagi eselon II,” imbuh Sopingi.

Usai penjelasan dari Sopingi, kesempatan diberikan kepada anggota dewan. Kesempatan tersebut disambut dengan baik oleh Politisi Partai Demokrat, Arbayana KP, S.H. “Dalam rapat ini sesuai rencana kerja Bulan Januari 2020 adalah rapat kerja dengan Sekda, Ka. Inspektorat, Asisten Pemerintahan dan Kesra, dan Ka. BKD Kabupaten Nganjuk. Tapi Sekda kok tidak kelihatan? Tentu dengan tidak hadirnya sekda bisa mempengaruhi kulaitas dari pertemuan pada hari ini. Terkait dengan topik hari ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, kasus yang lagi booming adalah sekdes PNS yang ditarik ke kecamatan. Padahal ada sekdes yang masih belum menyelesaikan tugasnya. Terus ini bagaimana. Sebut saja proses sertifikat di daerah Bagor Wetan. Info yang berkembang ada sekitar ratusan juta yang sudah masuk ke sekdes tapi sertifikat belum jadi hingga hari ini. Tentu hal ini akan jadi polemik. Kedua, apa upaya yang telah dilakukan BKD terkait proses penarikan sekdes PNS ini ke kecamatan. Karena sebagaimana yang kita tahu, sekdes alias carik ini adalah orang yang paling tahu tentang sejarah desa. Jika ditarik ke kecamatan lalu bagaimana? Jika memang ditarik beri sekdes baru yang bisa menyelesaikan tugasnya. Isi dengan yang baru,” ujar Arbayana.

“Ketiga, ada informasi bahwa ada ASN yang awalnya sakit dan sudah sampai 5 bulan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ASN. Sudah ada pendekatan personal oleh kepala dinas namun hingga detik ini juga jarang sekali masuk kantor. Apa langkah BKD untuk mengatasi ini. Jangan seolah-olah BKD tutup mata,” imbuhnya lagi.


“Tentang mutasi akhir tahun lalu salah satunya adalah Bapak Sekda. Mutasi tersebut sudah sesuai dengan surat gubernur yang turun dan KASN. Termasuk di dalamnya para pejabat eselon II yang lain. Surat gubernur tertanggal 17 Desember 2019. Dan mutasi lain yang bersifat biasa yakni camat menjadi sekretaris dinas. Karena tidak mengalami perubahan kepangkatan. Sementara untuk carik kami berusaja menerapkan UUD ASN. Kami juga berusaha untuk tidak menutup mata terhadap permasalahan yang ada di desa. Terkait pernyataan pak arba tentang sekdes yang masih memiliki tanggungjawab di desa maka harus diselesaikan meski bertugas di kecamatan. Namun demikian, kami akan tetap berkoordinasi dengan PMD. Terkait dengan ASN yang sudah lima bulan tidak masuk, menjadi kewajiban kepala dinas untuk membimbing, memberi teguran baik lisan maupun tulisan dan memberikan laporan kepada kami untuk diproses lebih lanjut,” ujar Sopingi.

Pertanyaan kemudian datang dari Ketua Komisi I, Mashudi, S.H. Mantan Kepala desa ini menanyakan terkait mutasi sekda akhir tahun lalu. apakah sudah mendapatkan teguran secara lisan maupun tertulis. Karena menurut Anggota Dewan dua periode ini kinerja sekda selama ini sudah bagus. Kenapa kok dimutasi. Padahal sesuai UU ASN bahwa sebelum memutasi pejabat tinggi, yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk membenahi kinerjanya selama satu tahun setelah dievaluasi. Diingatkan dulu. Baru jika tidak ada perubahan maka dimutasi.

“Karena posisi pak sekda di atas kami, mungkin sudah ada teguran secara lisan dan tulisan dari Bapak Bupati. Yang jelas kami hanya berusaha melaksanakan prosedur yang ada. Dan salah satu pedoman kami surat dari Gubernur Jatim,” jelas Sopingi.

Di akhir rapat, Politisi Gerindra, Suprapto, S.Pd, SH, MH mengharap agar ke depan pihak eksekutif dan legislatif lebih intens dalam berkoordinasi khususnya terkait masalah ASN. Seperti baru-baru ini terkait rekruitmen CPNS, pria yang dulu juga merupakan Honorer K-1 ini berharap bisa mengetahui sudah sejauhmana tahapan proses rekruitmen calon para abdi Negara. Beliau juga mengingatkan untuk tidak main-main dalam rekruitmen. Karena sudah ada rumor yang berkembang di masyarakat bahwa masih ada jual beli CPNS. Apalagi jumlah kuota yang diusulkan dan yang diberikan tidak sinkron. (Tim)

kembali ke [MENU BERITA]

Galeri Foto

Lokasi Kami

Hubungi Kami

Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk

Alamat: Jl. Gatot Subroto Nganjuk
Telephone: +62358-323495
Fax: +62358-327183