BERITA TERKINI DPRD KABUPATEN NGANJUK

Posted on 8 Pebruari 2019 by Admin

KOMISI I KONSULTASIKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) KE BPN & KUOTA CPNS TAHUN 2018 YANG BELUM TERPENUHI KE BKN

NGANJUK - Selama 4 hari dari tanggal 8 hingga 11 Januari 2019, Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk bertolak ke Jakarta. Rombongan yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Drs. Puji Santoso ini diterima oleh Ir. Embun sari, M. Si selaku Sekjend Infrastruktur Keagrariaan BPN dan Kasubag Keagrariaan, Daksa. Rombongan diterima sekitar pukul 10.00 WIB pada Rabu, 9 Januari 2019.

Ada beberapa hal yang diperoleh anggota komisi yang membidangi persoalan Hukum dan Pemerintahan ini diantaranya bahwa PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyaraka yang meliputi sandang, pangan, dan papan,. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018. Di Kabupaten Nganjuk yang masuk daftar lokasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) tahun 2018 dengan target pengukuran sebanyak 54.693 dan secara yuridis sebanyak 50.000.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk pada akhir tahun 2018 telah membagikan sebanyak 417 buah sertifikat kepada warga pemohon di Kecamatan Baron yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Tahun 2018. Sukses program PTSL (Pendaftaran Tanah Sismetik Lengkap) Kabupaten Nganjuk faktor utamanya adalah karena sistem pelaksanaannya subsidi silang bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu membayar maka tidak dikenakan biaya/gratis.

PTSL adalah program pemerintah pusat, dan pelaksanaannya di Kabupaten Nganjuk hanya beberapa desa, tidak semua desa mendapatkan program PTSL apabila tidak ada program PTSL tentunya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang tidak singkat.

Keesokan harinya rombongan komisi I bertolak ke BKN dan diterima oleh Kabag Hukum dan Media, Yudhantoro Bayu W dan Kasubag Hubungan Media dan antar lembaga BKN, Diah Eka Palupi. Dalam kunjungan tersebut Rombongan komisi I mendapat informasi bahwa pada 28 Pebruari 2019 yang akan datang peserta yang lulus seleksi CPNS pada tahun 2018 lalu akan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Hal ini pun tergantung dari ketepatan waktu instansi menyampaikan usul penetapan NIP CPNS 2018. Hal ini disebabkan akan mempengaruhi TMT pengangkatan CPNS Tahun 2018 yang juga merupakan dimulainya masa kerja.

Sebagaimana informasi yang beredar, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menerima formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sejumlah 345 formasi. Padahal kebutuhan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai usulan sebanyak 3.938 formasi yang sebagian besar formasi untuk guru dan tenaga kesehatan. Hal itu menjadi prioritas sesuai dengan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan di Nganjuk yang sangat mendesak.

Dari data yang disetorkan ke BKN pada Januari 2018 dibutuhkan paling tidak 1.228 orang untuk guru olahraga dan guru agama SD saja, belum guru mata pelajaran (mapel) di SMP. Sedangkan tenaga kesehatan banyak dibutuhkan untuk operasional RSUD Kertosono dan RSUD Nganjuk. Solusi yang saat ini diterapkan oleh Pemerintah Daerah terhadap kasus kekurangan SDM tersebut adalah dengan memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) di masing-masing OPD.

Informasi lain yang didapat oleh komisi I adalah bahwa pemerintah membuka 238.015 lowongan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk seleksi CPNS tahun 2018. Untuk di instansi pusat setidaknya ada 51.271 posisi yang diperebutkan di 76 kementerian/lembaga. Sementara itu, sisanya yakni 186.744 adalah posisi CPNS di 525 instansi daerah. Selain penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat tahap seleksi CPNS, pemerintah pun membuka kesempatan lewat perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) akan dilakukan dengan sangat terbuka dengan batas usia maksimal dua tahun usia pensiun dan minimal 20 tahun. Rekruitmen P3K terbuka untuk seluruh profesi. Yang sangat berpeluang adalah tenaga honorer yang telah lama mengabdi, rekrutmen P3K diharapkan dapat merekrut tenaga profesional dengan tujuan meningkatkan SDM di Indonesia terutama yang memiliki usia di atas 35 Tahun yang tidak tercover di seleksi CPNS. (Tim)

kembali ke [MENU BERITA]

Galeri Foto

Lokasi Kami

Hubungi Kami

Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk

Alamat: Jl. Gatot Subroto Nganjuk
Telephone: +62358-323495
Fax: +62358-327183