BERITA TERKINI DPRD KABUPATEN NGANJUK

Posted on 14 Januari 2019 by Admin

RAPAT KERJA KOMISI III DENGAN DINAS PUPR DAN POKJA UPL KABUPATEN NGANJUK TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN FISIK TAHUN 2019

NGANJUK - Lakukan apa yang kamu rencanakan dan rencanakan apa yang kamu lakukan. Nampaknya pepatah tersebut benar-benar dilakukan oleh komisi III DPRD Kabupaten Nganjuk. Memasuki tahun anggaran yang baru, komisi yang terdiri dari 11 anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ini menggelar rapat kerja dengan Dinas PUPR dan Pokja UPL Kabupaten Nganjuk. Tentu harapannya agar pada tahun ini program pembangunan fisik di tahun 2019 merata di seluruh pelosok Bumi Anjuk Ladang dan tentu saja bagi rekanan. Hal ini dilakukan juga agar isu-isu negatif selama tahun 2018 yang lalu tidak lagi merebak dan terjadi di tahun anggaran yang baru.

Rapat yang digelar di ruang rapat khusus Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk ini dihadiri anggota komisi III diantaranya M. Fauzi Irwana, SE, KRT. Nurwadi RHN, SE, SH, MH, Suprapto, Muh. Nur Daenuri dan tentu saja Ketua Komisi III, Tatit Heru Tjahjono, A. Md. Sementara dari eksekutif nampak Kepala Dinas PUPR, Ir. Fajar dan Drs. Yudhianto selaku Ketua Pokja UPL.

Rapat dibuka oleh Ketua Komisi III DPRD Nganjuk. Dalam pertemuan tersebut Beliau menyampaikan tujuan menggelar rapat kerja dengan Dinas PUPR dan Ketua Pokja UPL Kabupaten Nganjuk. “Terimakasih atas kehadiran Pak Fajar dan Pak Yudhi. Tujuan kami, komisi III yakni meneruskan keluhan dari rekan-rekan kontraktor. Mereka mengeluhkan adanya satu kontraktor yang mendapatkan lebih dari satu proyek/kegiatan bahkan menurut informasi yang saya terima ada kontraktor yang mendapatkan 12 (duabelas) proyek/kegiatan,” terang Tatit.

“Selain itu ada informasi/masukan dari masyarakat bahwa PAK pengerjaannya asal-asalan bahkan ada pekerjaan yang tidak bisa terlaksana, contohnya di Ngrengket, Bomo, Ngluyu (0%) dan menurut beliau hal tersebut apabila diprogramkan lagi tidak masalah. Contoh proyek/kegiatan lain yang pengerjaannya terkesan asal-asalan yaitu di daerah Ngrami, Ngrengket. Karena alat-alat belum dipindahkan aspal sudah mengelupas, selain hal tersebut diatas menyangkut masalah Pokja, bahwa ada informasi kalau satu surat bisa digunakan untuk lebih dari satu kegiatan dan beliau juga meminta untuk dikirimi nama-nama pemenang lelang,” jelas Tatit.

Politisi Partai Demokrat, M. Fauzi Irwana, SE juga memperoleh informasi yang sama seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi III, Tatit Heru Tjahjono, A. Md. “Saya juga mendengar hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi III yaitu masalah proyek abal-abal, karena menurut rekan-rekan kontraktor yang mendapatkan kegiatan justru merasa bingung sebab menurut mereka kewenangan Pokja melebihi Kepala Dinas PUPR. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan mumpung ada di sini. Yakni kenapa banyak proyek yang merupakan kegiatan baru dilaksanakan sudah banyak yang retak-retak? Kenapa bisa begitu,” ujar Fauzi.

M. Nur Daenuri  juga menanyakan tentang tupoksi dari Pokja itu sendiri apa saja karena menurut beliau sekecil apapun informasi yang kurang sedap terhadap Pokja harus diselesaikan, bahkan beliau dengan lantang berucap apanya yang mau dievaluasi jika kegiatan saja tidak selesai/tidak terlaksana, misal di Ngrengket, Bomo, Ngluyu seperti yang disebutkan tadi. Beliau juga bertanya apakah tidak ada CV yang baik, karena menurut informasi yang masuk ke beliau yang dapat proyek kok itu-itu saja.

Keluhan juga info yang masuk ke dewan bahwa ada yang tidak beres dengan proses lelang. Untuk itu mohon tanggapannya,” jelas Suprapto. Sementara itu, Nurdin meminta nama-nama CV dan direktur pemenang lelang untuk diselidiki karena juga mendengar adanya 1 CV yang menerima 6 proyek dari 3 pokja.

Menanggapi beberapa pernyataan dan pertanyaan dari dewan, Kepala Dinas PUPR yang akrab disapa Pak Fajar ini mengakui bahwa ada pekerjaan yang terlaksana dengan baik dan kurang baik, bahkan ada yang tidak terlaksana. Adapun alasan pekerjaan tidak terlaksana atau bahkan putus kontrak disebabkan oleh penawarannya yang terjadi di akhir Bulan Desember. Dimana pada bulan tersebut kita sudah fokus ke pelelangan. “Sejujurnya kami juga merasa kecewa apabila pelaksanaan kegiatan tidak dikerjakan dengan baik. Kami juga berharap adanya tenaga ahli bisa lebih membantu dalam memantau proyek selain itu apabila ada laporan supaya dievaluasi bersama-sama,” terang Fajar.

Selanjutnya kesempatan diberikan kepada Yudhianto selaku Ketua UPL Pokja. Dalam penjelasannya, Yudhianto mengungkapkan bahwa kinerja unit yang dipimpinnya menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari capaian kinerja pada tahun 2018 lebih baik daripada tahun 2017. Namun, pernyataan tersebut dianggap belum maksimal oleh para anggota dewan.  

Di akhir pertemuan Fajar menanggapi pertanyaan Suprapto mengenai kapan proyek fisik tahun 2019. “Bulan Januari proses lelang sudah dimulai dan PL awal Pebruari,dan pertengahan Bulan Pebruari kami rencanakan proses lelang sudah selesai,” jawab Fajar.

Sebelum ditutup pimpinan rapat mengharapkan agar kinerja Dinas PUPR dan UPL Pokja terus diperbaiki dan jika menemui kendala atau permasalahan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Apalagi sudah harus memulai proyek lagi. (Tim)

kembali ke [MENU BERITA]

Galeri Foto

Lokasi Kami

Hubungi Kami

Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk

Alamat: Jl. Gatot Subroto Nganjuk
Telephone: +62358-323495
Fax: +62358-327183