BERITA TERKINI DPRD KABUPATEN NGANJUK

Posted on 11 Januari 2019 by Admin

KOMISI I & IV GELAR HEARING TERKAIT ADUAN PENELANTARAN PASIEN RUMAH SAKIT

NGANJUK - Memasuki tahun anggaran baru sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya legislatif mengagendakan untuk membahas raperda apa saja yang akan dibahas agar bisa segera menjadi perda yang definitif. Tentu hal ini melihat kebutuhan dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Harus ada skala prioritas yang menjadi acuan. Agar waktu yang tersisa 7 bulan efektif kerja ini bisa menyelesaikan dengan baik. Sehingga tidak meninggalkan peer raperda yang belum selesai pembahasan untuk anggota yang baru.

Dengan alasan itulah Bapemperda mengagendakan rapat koordinasi dengan pihak eksekutif untuk menentukan skala prioritas raperda yang masuk prolegda tahun anggaran 2019. Dipimpin Ketua Bapemperda, Sunaryo, SH, MH rapat digelar di ruang Bapemperda lantai 2 Kantor DPRD Kabupaten Nganjuk sekitar pukul 13.00 WIB.

Usai pembukaan pimpinan memberikan kesempatan kepada eksekutif untuk menyampaikan raperda apa saja yang menjadi prioritas eksekutif untuk segera dibahas.

Kepala Bappeda, Gunawan Widagdo mengusulkan 3 raperda yang sebaiknya diprioritaskan. “Kalau saya ada tiga raperda yang sebaiknya menjadi prioritas di tahun ini. Pertama, RPJMD tentu paling prioritas, mohon diutamakan apalagi Draf & NA sudah siap tinggal pembahasan. Kedua, Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjadi pedoman rencana detail tata ruang. Saya rasa bisa dibahas pada Bulan April atau Mei apalagi draf & NA juga sudah siap. Terakhir, RIPDA Kabupaten Nganjuk draf & NA  juga sudah siap dan bisa dibahas setelah RTRW,” ujar Gunawan.

Hal senada diungkapkan oleh Kabag Hukum Setda yang akrab disapa Elly. “ Saya sepakat yang disampaikan Pak Gun. RPJMD jadi prioritas karena ada batas waktunya. Apalagi setelah dibahas oleh pansus harus dievaluasi oleh gubernur dan dikonsultasikan ke Kemendagri terlebih dulu. Tentu butuh waktu yang akan sangat lama,” ujar Elly.

“Saya sepakat dengan Pak Gun dan Pak Elly. RPJMD masuk skala prioritas, maka perlu segera dibentuk pansus. Selanjutnya Raperda RTRW ditambah Raperda inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan & Toko Swalayan, untuk Penggunaan Jalan untuk mengangkut tanah urug saya usul dikesampingkan terlebih dahulu,” ujar Politisi PKB, yang akrab disapa Mbah Nur ini.

“Mohon maaf menambahi. Sebelum RDTR harus ditetapkan RTRW dulu. RDTR Nganjuk harus didahulukan karena rencana kawasan industri I adalah Nganjuk dan Rejoso,” sela Gunawan. Menanggapi pernyataan Gunawan, Sunaryo menanyakan sejauh mana urgensi Raperda RDTR (Rencana Detail tata Ruang).

Menanggapi pertanyaan Sunaryo, Fajar selaku Kepala Dinas PUPR menyatakan bahwa RDTR sangat mendesak namun memang harus menunggu RTRW dan setelah RTRW ditetapkan masih perlu waktu untuk menyesuaikan dengan RTRW yang telah ditetapkan. Menanggapi pernyataan Fajar, Nur Daenuri menggarisbawahi bahwa skala prioritas untuk raperda diselesaikan adalah RPJMD dan RTRW dari pihak eksekutif sementara dari DPRD adalah Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Untuk RDTR adalah wilayah Nganjuk dan Kertosono.

Kesempatan selanjutnya diberikan kepada Politisi PKS, Eko Wahyu MD, S. Sos yang mana Beliau berharap pembahasan raperda yang menjadi prolegda tahun 2019 ini bisa terselesaikan sebelum masa akhir jabatan dewan. “Saya sungguh berharap raperda ini bisa selesai sebelum masa jabatan habis dan kalau bisa saya usul satu periode pansus bisa membahas 4 raperda dengan 3 panitia khusus.

Elly menambahkan bahwa Raperda tentang RTRW belum dapat dibahas masih menunggu rekomendasi dari kementerian, hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Muji. Staf bagian hukum Pemda. “RTRW sampai saat ini masih direvisi oleh kementerian dan instansi terkait pembahasan dengan pemerintah provinsi sudah selesai tinggal menunggu rekomendasi Gubernur. Jadi saya rasa mungkin bisa didahulukan raperda yang lain,” jelas Muji.

Menurut Elly sebaiknya raperda yang diselesaikan terlebih dahulu adalah RPJMD ditambah 2 Raperda inisiatif DPRD dan beliau meminta agar pembahasan pansus jangan bersamaan mengingat SDM bagian hukum yang minim dan menginformasikan bahwa rekomendasi dari kementrian terkait RTRW maksimal 1 tahun perda harus ditetapkan sebagaimana yang diperjelas oleh Muji.

Akhirnya pimpinan memutuskan bahwa prioritas pembahasan pansus dalam  waktu dekat adalah pansus RPJMD, Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan kemudian Penggunaan jalan untuk tanah urug.

Sebelum mengakhiri rapat, Elly juga memohon kepada pimpinan rapat agar PU fraksi focus terhadap raperda yang akan dibahas. Tidak merember ke masalah lain. Menaggapi hal tersebut, Pimpinan menyatakan bahwa PU itu kewenangan fraksi namun akan berusaha menyampaikannya kepada Pimpinan DPRD sebagaimana harapan Kabag Hukum. Kemudian rapat diakhiri dan dilanjut dengan rapat intern Bapemperda untuk menentukan Perguruan Tinggi mana yang akan digandeng untuk menyelesaikan dua raperda inisiatif DPRD.

Semoga semuanya berjalan lancar sesuai dengan waktu yang diberikan agar bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, bila sudah usai bisa focus ke hal lain seperti pileg dan masa jabatan yang tinggal beberapa bulan lagi. (Tim)

kembali ke [MENU BERITA]

Galeri Foto

Lokasi Kami

Hubungi Kami

Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk

Alamat: Jl. Gatot Subroto Nganjuk
Telephone: +62358-323495
Fax: +62358-327183