BERITA TERKINI DPRD KABUPATEN NGANJUK

Posted on 6 Maret 2019 by Admin

DPRD KABUPATEN NGANJUK GELAR HEARING SENGKETA PILKADES

NGANJUK - Belum genap sebulan dari pelaksanaan pilkades serentak, calon kepala desa Ngudikan dan Candirejo mendatangi gedung DPRD Kabupaten Nganjuk untuk melakukan rapat gelar pendapat. Mereka baru mendapat tanggapan usai mengirimkan surat permohonan hearing ke Sekretariat Pebruari lalu.

Sebagaimana isi yang tertera dalam surat yang dikirimkan oleh kuasa hukum Kades/Calon Kades Ngudikan, Imam Ghozali, SH, MH & Rekan, tertanggal 16 Pebruari 2019 meminta kepada pimpinan DPRD untuk berkoordinasi dengan Bupati Nganjuk untuk menunda pelaksanaan pelantikan calon kepala desa terpilih pada 19 Pebruari 2019. Karena hingga surat tersebut dikirimkan ke Bupati dan Pimpinan DPRD, calon kepala Desa Ngudikan masih mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya terkait dengan pelaksanaan pilkades. Dan belum mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum.

Tak hanya berkirim surat ke Pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk, Calon Kepala Desa Ngudikan juga berkirim surat dengan isi permohonan yang sama kepada Bupati Nganjuk dan mendapatkan tanggapan per tanggal 15 Pebruari 2019 bahwa Bupati Nganjuk akan menunda pelantikan kepala desa terpilih/yang mendapatkan suara terbanyak sampai gugatan yang diajukan ke PTUN memiliki kepastian hukum dan dengan pertimbangan demi ketertiban Desa Ngudikan.

Asal mula gugatan ke PTUN dan pengajuan hearing ke DPRD Kabupaten Nganjuk adalah adanya perwakilan calon yang merasa di rugikan oleh panitia pada pilkades yang digelar 12 Pebruari 2019 yang lalu. sebagaimana informasi yang beredar ada sekitar 1630 surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh panitia pilkades Ngudikan. Panitia menyatakan surat suara tidak sah karena rata – rata coblosan dilakukan lebih dari satu lubang.

Dari kubu yang menggugat asal muasalnya karena panitia dianggap kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pilkades, dan surat suara diberikan kepada masyarakat dalam keadaan terlipat. Sehingga, banyak coblosan di surat suara, dan itu simetris serta tidak mengenai gambar calon lain. “Kami menggugat sampai ke PTUN karena itu merugikan. Panitia kurang sosialisasi dan kertas suara terlipat sehingga warga tentu saja keika mencoblos menjadi simetris sebenarnya hal ini sah tapi oleh panitia ditetapkan sebaliknya. Kami meminta surat suara yang tidak sah untuk dihitung ulang, karena sesuai aturan coblosan simetris dianggap sah,” terang kuasa Hukum Dami Astutik.

Hearing yang dibuka oleh Wakil Ketua Komisi I, Marianto, S. Sos, M. AP tidak bisa memutuskan atau menyimpulkan dalam hearing tersebut karena selain tidak dihadiri oleh Pimpinan DPRD dan Pimpinan Komisi, tujuan dari hearing sebagaimana yang ditetapkan dalam tata tertib DPRD adalah hanya menampung dan akan menyampaikannya kepada pihak yang berwenang. Selain alasan tersebut karena pihak tergugat yakni panitia Pilkades Ngudikan, Camat Wilangan, tidak hadir dalam hearing karena menghadiri sidang PTUN di Surabaya, maka hearing belum mendapatkan hasil, ketua komisi 1, berjanji akan memanggil panitia dan camat, untuk mengklarifikasi hasil Pilkades Desa Ngudikan.

Hariyono selaku pengacara Calon Kades Ngudikan menyatakan ada dua dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pilkades Ngudikan. “Ada dua dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pilkades Ngduikan. Pertama, waktu penyerahaan surat suara yang harusnya dalam kondisi kertas terbuka tapi faktanya tidak dilaksanakan panitia dan pihak kami juga sudah mengingatkan tapi tidak diindahkan. Kedua,  yang mencolok disini tentang pencoblosan surat suara yang simetris itupun dianggap tidak sah oleh panitia, padahal sesuai aturan yang berlaku surat suara yang dicoblos simetris asal tidak mengenai paslon lain adalah sah,” ujarnya.

Selain Desa Ngudikan, ada satu desa lagi yang mendaftarkan gugatannya ke PTUN Surabaya. Yakni Desa Candirejo, Kecamatan Loceret. Salah satu Paslon juga menggugat panitia pilkades karena mensinyalir adanya kecurangan yang dilakukan oleh panitia pilkades Candirejo. Bukti yang digunakan oleh pihak penggugat adalah keterangan saksi dimana dari 4 kotak suara sebelum pencoblosan ada satu kotak yang tidak dibuka dan ditunjukkan kepada saksi. Yakni kotak untuk paslon nomor 4. Bukti lain yang digunakan adalah keterangan saksi bahwa pemilih yang hadir sebanyak 200 orang, namun paslon nomor 4 justru mendapatkan suara sebanyak 400 surat suara.

Namun, pernyataan saksi yang hadir dalam hearing bersama kuasa hukum penggugat dan penggugat dibantah oleh panitia selaku tergugat. “Kami telah bekerja sesuai prosedur dan berani menunjukkan bukti foto dan kaset video kalau yang dituduhkan oleh pihak penggugat salah. Kami sudah membuka semua kotak suara,” terang salah satu panitia.

Menanggapi pernyataan pemohon hearing, Marianto meminta agar semua pihak menahan diri agar tidak terpancing oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pihaknya mewakili DPRD akan berkoordinasi dengan Bupati sebagaimana harapan pemohon hearing dan berharap kasusnya segera mendapatkan kepastian hukum yang tetap dan ketertiban serta keamanan di lingkungan desa tetap terkendali.

Sebelum diakhiri Ahmad Yani, penasihat hukum Calon Kades Candirejo selaku penggugat mengatakan akan terus mengawal proses gugatan dan hasil hearing kali ini sampai menemukan solusi. Karena bagaimanapun menurutnya proses pengadilan akan menjadi salah satu solusi atas sengketa yang terjadi. (Tim)

kembali ke [MENU BERITA]

Galeri Foto

Lokasi Kami

Hubungi Kami

Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk

Alamat: Jl. Gatot Subroto Nganjuk
Telephone: +62358-323495
Fax: +62358-327183