BERITA TERKINI DPRD KABUPATEN NGANJUK

Posted on 13 Pebruari 2019 by Admin

DPRD KABUPATEN NGANJUK GELAR PARIPURNA TANGGAPAN BUPATI TERHADAP DUA RAPERDA INISIATIF DPRD

NGANJUK - Usai disampaikan pada rapat paripurna lalu oleh Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) tak menunggu lama langsung ditanggapi oleh Bupati Nganjuk dalam paripurna yang diagendakan setelahnya oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Nganjuk.

Karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan oleh orang nomor satu di Kabupaten Nganjuk, tanggapan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Nganjuk, yang akrab disapa Kang Marhaen.

Secara garis besar Pemerintah Kabupaten menyambut baik dua raperda yang merupakan inisiatif dari DPRD tersebut apalagi kedua raperda tersebut menjadi program legislatif daerah dan sudah memasuki masa-masa akhir jabatan anggota dewan periode 2014-2019.

Sebagai infromasi, Raperda tentang penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan diusulkan ketika melihat bahwa pembangunan perekonomian telah memberi peluang makin berkembangnya usaha perdagangan di bidang pertokoan dan pusat perdagangan. Dengan semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya daya beli, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa sekaligus meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa.

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat tersebut, timbul fenomena baru dengan munculnya pusat perbelanjaan dan toko swalayan, yang dalam perkembangannya ternyata masih ada yang lokasinya belum sesuai dan belum secara signifikan membentuk sinergi dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi, serta pasar rakyat/tradisional di daerah.

“Keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam beruasaha di sektor perdagangan yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkat perekonomian daerah terutama di Kabupaten Nganjuk. Kebijakan pembangunan dan perijinan pendirian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil berdampak pada pertumbuhan jumlah pelaku bisnis ritel baik pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan terutama yang dikelola oleh sektor swasta,” terang Kang Marhaen.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu adanya koordinasi baik antara instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maupun antara pemerintah kabupaten dengan pihak swasta, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik wilayah dengan pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat setempat yang wewenang peraturannya berada pada pemerintah daerah. Kewenangan tersebut meliputi peraturan perencanaan, perijinan, pendirian, pengawasan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, kesempatan kerja, pembangunan sektor ekonomi dan perdagangan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat pada umumnya.

Sementara itu, raperda tentang penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang berupa tanah urug hadir ketika melihat banyaknya proyek-proyek nasional seperti jalan tol di wilayah Kabupaten Nganjuk. Yang mana material diangkut oleh truk-truk melewati jalan umum yang ada di Nganjuk. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, jalan merupakan unsur penting dalam pengembangan perekonomian serta kegiatan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, guna mengoptimalkan fungsi dari peran jalan sesuai dengan karakter wilayah di daerah diperlukan kebijakan penyelengaraan jalan.

“Saat ini di Kabupaten Nganjuk terdapat beberapa ruas jalan baik yang berstatus jalan provinsi, jalan kebupaten maupun jalan desa yang rusak sebagai akibat banyaknya kendaraan yang mengangkut hasil tambang terutama berupa tanah urug. Hal ini terjadi karena kendaraan yang mengangkut bahan tambang tersebut muatannya tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilewati,” ujar Kang Marhaen.

“Jika hal tersebut dibiarkan, maka fungsi jalan tidak akan optimal dalam pengembangan perekonomian dan kegiatan pelayanan masyarakat lainnya akan terganggu. Meski sebenarnya kegiatan tersebut untuk menyokong program pemerintah yang lain namun tetap harus diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk. Perlu diadakan pengaturan yang harmonis dari segenap pihak yang berwenang,” terang Kang Marhaen lagi.

Untuk itu, perlu koordinasi lebih lanjut antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembahasan lebih lanjut sehingga kedua raperda bisa segera ditetapkan menjadi perda yang definitif. Mengingat tujuan diusulkannya kedua raperda dimaksud. Dan semoga dapat diselesaikan tepat waktu mengingat waktu yang dimiliki tinggal sedikit dan banyaknya agenda lain yang dirasa penting seperti pemilu serentak untuk memilih anggota legislatif, DPD dan presiden untuk lima tahun medatang. (Tim)

kembali ke [MENU BERITA]

Galeri Foto

Lokasi Kami

Hubungi Kami

Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk

Alamat: Jl. Gatot Subroto Nganjuk
Telephone: +62358-323495
Fax: +62358-327183