BERITA TERKINI DPRD KABUPATEN NGANJUK

Posted on 7 Januari 2019 by Admin

KOMISI I & IV GELAR HEARING TERKAIT ADUAN PENELANTARAN PASIEN RUMAH SAKIT

NGANJUK - Kasus yang sempat viral di Media Sosial dimana ada pasien bernama Eka Nurjanah merasa ditelantarkan oleh RSUD Kertosono akhirnya sampai juga ke telinga Dewan. Hal ini difasilitasi oleh Sekretariat DPRD melalui hearing setelah adanya aduan dari Ketua Forum Peduli Guru (FPG), Supriyono.

Kasus tersebut bermula saat Eka mengalami kecelakaan dan menderita patah tulang. Selama kurang lebih empat hari dirawat di RSUD Kertosono dan karena sudah mulai membaik akhirnya diperbolehkan pulang alias rawat jalan dan diminta kembali untuk kontrol tiga hari kemudian. Namun, ketika kontrol belum juga ada perubahan kondisi sehingga orangtuanya berinisitif membawanya ke RSUD Nganjuk.

Karena merasa ditelantarkan, akhirnya Eka Nurjanah sempat mengupload di media sosial mengenai kondisinya. Supriyono yang saat itu menjadi gurunya sempat menjenguk dan akhirnya karena merasa prihatin dengan kondisi Eka dan mendengar cerita ada diskriminasi pelayanan, akhirnya mengajukan permohonan hearing ke wakil rakyat.

Dalam pembukaannya, Sumardi, SH menyampaikan harapannya agar tidak ada diskriminasi terhadap pasien dan rumah sakit pemerintah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat tanpa pandang bulu. “Kami berharap semua pasien yang di UGD ditangani dulu baru prosedurnya bisa dipenuhi,” ujar Sumardi.

Kasus penelantaran pasien yang berujung viral tersebut dibantah oleh manajemen RSUD Kertosono. Pihaknya mengaku sudah memberikan penanganan sesuai prosedur. “kasus Eka adalah trauma tangan patah tulang, sehingga retak. Kami sudah berusaha melaksanakan SOP. Tidak mungkin di gips langsung. Jadi diarm sling dulu. Gips akan diberikan pada Hari Rabu saat kontrol. Dan sudah 4 hari didampingi dokter. Karena sudah mendingan, kami minta berobat jalan dan setalah pulang malah viral. Kalau pasien sudah gawat darurat pasti kami tangani langsung sementara yang BPJS memang kami harus sesuai prosedur,” sanggah Dr. Tien.

“Kami (RSUD Kertosono) akan tetap sesuai dengan protap yang ada. Jika ada kasus di RSUD Kertosono kalau kami tidak bisa menangani pasien, kami akan merujuk ke rumah sakit di atasnya. Untuk kasus anak Eka, setelah kami mengaudit internal kami tidak menelantarkan. Kami juga tidak membeda-bedakan karena 90% pasien di RSUD Kertosono adalah peserta KIS. Termasuk kami sebagai PNS juga menggunakan KIS meski berada di Kelas III. RSUD harus mengacu pada peraturan yang ada. Kendala yang kami hadapi adalah frame berpikir masyarakat adalah setiap kali sakit maka harus segera ditangani. Padahal di aturan BPJS Kesehatan ada peraturan lain terkait gawat darurat. Hal ini merupakan tugas berat pihak RSUD karena harus menyosialisasikan hal tersebut ke masyarakat. Kendala kami yang lain memang di SDM tapi kami tetap berusaha agar bisa maksimal memberikan pelayanan,” imbuh Dr. Tien.

“Untuk kasus Eka usai diarm sling harusnya tetap dipakai dan tidak digunakan untuk mengangkat dan memegang sesuatu. Nyatanya saat video tersebut viral, arm sling tidak dipakai. Tentu saja hal ini bisa memacu kejadian seperti bengkak lagi. Penjelasan dari perawat tidak dipatuhi. Penanganan pada pasien patah tulang memang harus menunggu bengkak pada pasien berkurang baru dipasang gips,” terang Dr Tien lagi.  

Usai Dr. Tien menjelaskan panjang lebar untuk mengklarifikasi kejadian yang terjadi di RSUD Kertosono, Sumardi, SH memberikan kesempatan kepada BPJS. “Mohon maaf, Kepala BPJS Cabang Nganjuk tidak bisa hadir, karena ada pertemuan dengan Bupati di Blitar. Kasus Eka saya juga tahu dari media sosial. Saat tahu hal tersebut, saya tanya langsung kepada Dr. Tien. Mohon maaf karena kami tidak bisa terjun langsung ke lapangan mengingat banyaknya keluhan/aduan ke kami. Dan kami sudah mengkonfirmasi langsung ke pihak RSUD mengenai kejadiannya. Untuk pelayanan BPJS kami rujukannya dari Kementerian Kesehatan. Untuk proses adminitrasi kami memberi tenggat waktu 3 x 24 jam. Untuk batas opname kami tidak ada minimal hari. Malahan kami punya aplikasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan hal tersebut kami anggap sah. Untuk BPJS sendiri kami mengakomodir semua program yang masuk dalam jamkesmas yang mana mayoritas masyarakat dicover dengan menggunakan KIS,” ujar perwakilan BPJS Cabang Nganjuk.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk, Karyo Sulistyono langsung menanggapi pernyataan dari BPJS dan RSUD Kertosono. “Sejujurnya, saya tahu kasus Eka ini bukan dari medsos. Saya tahu karena merupakan salah satu warga di dapil saya. Kita semua berharap semua bisa berjalan sebagaimana mestinya. Baik RSUD Kertosono maupun RSUD Nganjuk. BPJS juga saya harap bisa bekerjasama. Bilangnya semua tercover tapi di lapangan tidak seperti itu. Kenapa bisa begitu, mari kita cari solusi bersama agara akar permasalahan bisa didapat.” ujar Karyo.

Saat diberi kesempatan menanggapi lagi, dengan suara yang sama lantangnya Supriyono selaku pemohon hearing menolak apa yang disampaikan oleh pihak RSUD Kertosono. Pria yang menjabat sebagai Ketua LSM FPG (Forum Peduli Guru) menilai pihak rumah sakit masih kurang optimal kinerjanya, terlebih dalam pelayanan dan penanganan pasien. Bahkan pihaknya meminta Direktur RSUD Kertosono diberhentikan dari jabatannya. “Kami menilai kinerjanya kurang optimal, maka kami minta direktur RSUD Kertosono dipecat dari jabatannya. Bahkan ada yang bilang berobat ke RSUD Kertosono itu antri nomor kematian,” seru Supriyono yang juga Ketua LSM Mapak (Masyarakat Peduli Anti Korupsi) Kabupaten Nganjuk.

Sementara itu, Sumardi menginstruksikan kepada komisi-komisi terkait agar menggelar rapat kerja untuk mengevaluasi kinerja pegawai pelayanan kesehatan di Kabupaten Nganjuk tahun 2018 ini. “Setelah hearing ini, masing-masing komisi akan melakukan rencana kerja. Ya kita akan sampaikan ke komisi agar difollow up,” paparnya.

Sebelum ditutup kesempatan terakhir diberikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Menurut Nurcholis pihak rumash sakit harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Nganjuk. Pasien juga harus diberi informasi yang akurat tentang pelayanan kesehatan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini. Saya rasa RSUD sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik kepada pasien. Si sakit pun juga harus berusaha mematuhi apa yang disampaikan oleh pihak rumah sakit. Perlu koordinasi yeng intensif untuk mengurangi hal-hal negatif.

Sebelum ditutup Pimpinan hearing berharap agar Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah di Nganjuk kembali menyampaikan untuk segera membenahi pelayanan kepada masyarakat. Tidak ada pembedaan apakah itu pasien BPJS atau umum. Sehingga, masyarakat bisa merasakan pelayanan yang baik dan isu-isu mengenai buruknya pelayanan RSUD baik RSUD KErtosono maupun RSUD Nganjuk tidak lagi terdengar. (Tim)

kembali ke [MENU BERITA]

Galeri Foto

Lokasi Kami

Hubungi Kami

Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk

Alamat: Jl. Gatot Subroto Nganjuk
Telephone: +62358-323495
Fax: +62358-327183